Image
56 tahun yang ketika Partai Komunis Indonesia mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah saat itu. Kudeta berdarah yang didalangi oleh D.N. Aidit menyisakan kenangan yang kelam, bangsa Indonesia trauma akan peristiwa pengkhianatan PKI 1965. Karena banyak nyawa tak bersalah yang melayang gara-gara kudeta berdarah tersebut.
Namun banyak yang tidak tahu bahwa pasca peristiwa G30S/PKI yang menewaskan tujuh perwira tertinggi militer Indonesia, dan menyebabkan pemberantasan kaum yang berhaluan 'kiri' serta situasi politik Indonesia yang bergejolak telah mendegradasi satu generasi intelektual Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah mahasiswa ikatan dinas yang jumlahnya mencapai ribuan dan tersebar diberbagai negara, serta Mahasiswa - mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan diberbagai Universitas di dalam negeri.
Tidak ada angka yang jelas berapa jumlah warga Indonesia yang tidak bisa kembali. Namun pada awal 1960an, ribuan orang dikirim ke luar negeri oleh Presiden Soekarno saat itu untuk melanjutkan pendidikan, sebagai utusan Indonesia dalam organisasi ataupun sebagai diplomat, menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asvi Warman Adam.
Asvi mengatakan banyak di antara warga Indonesia ini yang “mengembara” dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena “dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan dan di Indonesia akan ditangkap.”
Menjadi mahasiswa tanpa negara dan warga negara mungkin terasa sangat menyakitkan, seperti dilansir dari beberapa sumber yang menceritakan bagaimana pahitnya menjadi rakyat tanpa negara selama puluhan tahun.
Namun banyak yang tidak tahu bahwa pasca peristiwa G30S/PKI yang menewaskan tujuh perwira tertinggi militer Indonesia, dan menyebabkan pemberantasan kaum yang berhaluan 'kiri' serta situasi politik Indonesia yang bergejolak telah mendegradasi satu generasi intelektual Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah mahasiswa ikatan dinas yang jumlahnya mencapai ribuan dan tersebar diberbagai negara, serta Mahasiswa - mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan diberbagai Universitas di dalam negeri.
Tidak ada angka yang jelas berapa jumlah warga Indonesia yang tidak bisa kembali. Namun pada awal 1960an, ribuan orang dikirim ke luar negeri oleh Presiden Soekarno saat itu untuk melanjutkan pendidikan, sebagai utusan Indonesia dalam organisasi ataupun sebagai diplomat, menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asvi Warman Adam.
Asvi mengatakan banyak di antara warga Indonesia ini yang “mengembara” dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena “dibayangi ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan dan di Indonesia akan ditangkap.”
Menjadi mahasiswa tanpa negara dan warga negara mungkin terasa sangat menyakitkan, seperti dilansir dari beberapa sumber yang menceritakan bagaimana pahitnya menjadi rakyat tanpa negara selama puluhan tahun.
Image
Chalik berada di Tirana, Albania, untuk mempelajari kesusasteraan negara itu saat terjadi Peristiwa 30 September 1965.
“Kami tak tahu peristiwa itu. Di Albania sedikit sekali informasi dari luar baik dari radio dan koran sangat terbatas.” kata Chalik yang pernah menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dan ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan sayap kiri di Medan.
“Waktu itu kami 10 orang Indonesia dan rombongan kedua 15 orang…Semua paspor kami dicabut oleh petugas KBRI yang datang dari Cekoslowakia (waktu itu) karena kedutaan Indonesia di Albania dirangkap di sana.”
“Selama 25 tahun kami tinggal di Albania. Kami tidak punya paspor dan hanya dikasih izin tinggal. Di ibukota Albania Tirana, pun kami tidak boleh meninggalkan kota sejauh 50 kilometer. Jadi kami tak pernah keluar dari Albania selama 25 tahun.”
Saat terjadi kekacauan di Eropa Timur pada awal 1990an, Chalik pindah ke Belanda dan menetap di sana sampai sekarang.
Sungkono, “Pada September 1965 saya berada di Moskow sedang belajar teknik mesin dan dikirim oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan sejak tahun 1962.”
“Pada 1966, kedutaan Indonesia di Moskow mengumpulkan mahasiswa Indonesia untuk di-screening dengan berbagai pertanyaan antara lain bagaimana sikap kami terhadap Peristiwa 1965. Saya jawab saya tidak tahu menahu karena saya di luar negeri.”
“Pada Juni 1966, mulai ada jawaban terhadap mahasiswa yang discreening. Paspor kami dicabut secara kolektif, dengan alasan, kami tidak setia terhadap pemerintah Indonesia.”
“(Walau paspor dicabut), Saya tetap belajar sampai tamat. Pemerintah Uni Soviet saat itu memberi kesempatan sampai selesai tahun 1967, dan sempat ditawarkan untuk bekerja dan tinggal di sana.”
Setelah lulus, keinginan kontak keluarga semakin mendalam. Kami berusaha ke Asia dan memilih Tiongkok…Saya kemudian pernah ke Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand untuk menjajaki pulang. Tapi tak berhasil.
Iskandar, seorang mahasiswa yang mengambil studi teknik elektro disalah satu perguruan tinggi tertua di Swedia. Ia berangkat ke Swedia pada 1963 berbekal beasiswa dari pemerintahan Soekarno. Iskandar satu dari ribuan mahasiswa yang menerima sepucuk surat setahun setelah peristiwa G30S/PKI terjadi. Surat tersebut meminta agar dirinya datang ke Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm dan menandatangani surat yang pada akhir isi surat tersebut berbunyi 'bersedia mengutuk pemerintahan Soekarno yang Pro-komunis'.
Hal ini tentu mendapat reaksi dari Iskandar serta beberapa mahasiswa yang lain, karena mereka merasa punya hutang budi dengan pemerintahan yang telah membiayai pendidikan mereka di luar negeri. Setelah kejadian itu, pada 1967 Iskandar menerima surat yang menyatakan bahwa dirinya bukan lagi warga negara Indonesia.
Ketika Soeharto naik tahta melengserkan Soekarno dari kursi kepresidenan, Duta Besar era Soekarno dipaksa turun dari jabatannya secara serentak. Mahasiswa dan delegasi Indonesia di luar negeri yang enggan mengutuk pemerintahan Soekarno dilarang pulang ke Indonesia
Soekarno kala itu sedang mempersiapkan kaum intelektual Indonesia dari berbagai suku, kelas sosial, dan latar belakang agama dan politik untuk belajar ke berbagai belahan bumi agar bisa membangun Indonesia pasca kolonial. Namun apa boleh dikata, semua itu pupus akibat 65, sehingga saat itu Indonesia harus kehilangan para intelektualnya yang sedang belajar diluar negeri.
Akibat peristiwa 1965 berdampak besar pada kemajuan tanah air. Karena Indonesia gagal memulangkan kembali para intelektual sehingga Indonesia ketinggalan dibidang teknologi. Dan bagi negara yang menampung mahasiswa asal Indonesia, hal ini dianggap menguntungkan, bagaimana tidak, Reputasi orang Indonesia yang bekerja di berbagai perusahaan besar di Eropa sangat baik kala itu. Salah satu contohnya adalah seorang warga negara Indonesia yang pada masanya mampu menjadi Wakil Direktur sebuah pabrik persenjataan terbesar di Swedia.
Terlepas dari siapa yang benar dan salah, yang pasti ada harga yang harus dibayar oleh generasi masa kini ketika Indonesia kehilangan intelektual progresifnya dimasa lalu.
Image
BAGAIMANA DENGAN KEADAAN DIDALAM NEGERI?
Sejarawan Universitas Gadjah Mada Dr Abdul Wahid mengemukakan hipotesa terjadinya genosida intelektual di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia pasca peristiwa 1965. Hal itu ditandai dengan pemecatan dan peyingkiran ribuan dosen dan mahasiswa yang dituding sebagai elemen kiri.
Hal itu dikemukakan Dr Abdul Wahid dalam kuliah umum di kampus Melbourne University. Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Herb Feith Foundation, Indonesia Initiative dari Faculty of Arts, serta Indonesia Forum itu bertema “Was It an Intellectual Genocide? The Elimination of ‘Leftist Elements’ in the Indonesian Higher Education, 1965-1980”.
Salah satu sektor yang masih belum banyak dikaji secara terinci adalah dunia kampus atau pendidikan tinggi. Kajian Dr Wahid yang didasarkan atas berbagai sumber primer dan wawancara, mencoba menganalisis bagaimana kampanye anti komunis yang dijalankan Orde Baru berubah menjadi genosida intelektual, yang mengubah kehidupan akademik dan pengelolaan univeristas di Indonesia.
Dijelaskan, sejak era Demokrasi Terpimpin seluruh elemen bangsa diarahkan untuk mendukung revolusi yang didengungkan Presiden Sukarno. "Universitas pun harus ambil bagian dan menjadi alat revolusi," jelasnya.
Dalam perkembangannya, Demokrasi Terpimpin dengan ideologi Nasakom dipandang lebih banyak menguntungkan PKI. Dan di era inilah pula lahir berbagai lembaga pendidikan yang berafiliasi atau terkait dengan PKI seperti Universitas Rakyat, Akademi Aliarcham dan lainnya.
Gerakan mahasiswa dan intelektual kiri pun sangat menonjol seperti CGMI, IPPI, HSI serta Serikat Pekerja Pendidikan. "Nasakom pun masuk kampus dan mewarnai kehidupan kemahasiswaan melalui berbagai organisasi mahasiswa yang saling bersaing," kata Dr Wahid.
Sejak 1959 elemen kiri ini sangat agresif dalam mempengaruhi kehidupan kampus, bahkan ada dosen yang dipecat karena dianggap tidak mendukung Nasakom.
Di sisi lain perkembangan pendidikan tinggi cukup pesat, dari 8 universitas negeri menjadi 39 universitas negeri di tahun 1963. Selain itu dari 112 universitas swasta menjadi 228 di tahun 1965. "Secara keseluruhan terdapat 355 universitas dan akademi dengan 278 ribu mahasiswa".
Aspek lain dari kondisi sebelum peristiwa 1965 adalah giatnya kerjasama pendidikan tinggi Indonesia dengan dunia internasional baik dari Barat maupun Timur. Negara-negara Barat cenderung membantu capacity building sementara negara Blok Timur membantu di sektor pembangunan infrastruktur.
"UGM misalnya, mendapatkan bantuan pengembangan laboratoirum atom dari Uni Sovyet,".
Namun setelah terjadi peristiwa 1965, Menteri Pendidikan Tinggi saat itu langsung menerbitkan SK Nomor 1 tahun 1965 yang menutup 14 institusi pendidikan tinggi yang disinyalir terkait dengan PKI.
Dalam keputusan Menteri PTIP selanjutnya 2 universitas PKI juga ditutup serta organisasi mahasiswa CGMI dinyatakan terlarang.
"Sejak itu, proses screeing berlangsung di seluruh lembaga pendidikan tinggi, namun hasilnya hingga kini masih tertutup. Hanya segelintir universitas yang melaporkan hasil screening tersebut".
Hasilnya, di UGM misalnya tercatat 115 orang dosen dan staf yang disingkirkan bersama 3.006 orang mahasiswa. Mereka ini kemudian menjadi tahanan politik (Tapol).
Data yang disampaikan Dr Wahid menyebutkan, di Unpad ada 25 dosen dan staf serta 227 mahasiswa yang disingkirkan, sedangkan di IKIP Banding 17 dosen dan 63 mahasiswa.
Di Undip tercatat 17 dosen sedangkan di USU Medan ada 5 dosen dan 10 mahasiswa yang disingkirkan.
Selanjutnya di Universitas Andalas Padang ada 39 mahasiswa serta di Universitas Hasanuddin Makassar 95 dosen dan staf disingkirkan.
Data yang disampaikan Dr Wahid juga menyebutkan bahwa Universitas Sam Ratulangi Manado menyingkirkan 24 dosen dan 100 mahasiswa yang dicap kiri sedangkan di IKIP Manado ada 19 mahasiswa.
Terakhir di Universitas Mulawarman ada 299 dosen dan staf serta 3.464 orang mahasiswa yang disingkirkan karena dianggap tidak bersih lingkungan.
"Universitas Indonesia tidak ada laporan hasil screening ini namun diperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dari GMNI ASU yang disingkirkan," katanya.
"Proses screening ini di antaranya membuat dosen menjadi mata-mata," kata Dr Wahid.
Dampak lainnya dari peristiwa 1965 adalah terjadinya penyitaan aset-aset lembaga pendidikan milik PKI dan afiliasinya. "Namun tidak kalah pentingnya adalah hilangnya ribuan generasi intelektual kosmopolitan di Indonesia".
Di antara para korban yang disingkirkan itu adalah Dr Busono Wiwoho (UGM), Prof. Tjan Tjoe Som (UI), Dr Gunawan Wiradi (IPB).
Selain itu, buku-buku literatur kiri hilang dan dilarang bersamaan dengan hilangnya tradisi teori-teori kritis, muncul budaya ketakutan dan self sensorship di kalangan akademis.
Dari paparan itu, Dr Wahid mengajukan hipotesa telah terjadi semacam genosida intelektual yang ditandai dengan adanya niat yang jelas untuk menghilangkan suatu kelompok yang menjadi sasaran berdasarkan ideologi.
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar